Undang-undang nomor 22 tahun 2001 pdf

Umum berdasarkan pasal 14 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. Pasal 2 ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undangundang ini sudah selesai selambatlambatnya satu tahun sejak undangundang ini ditetapkan. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah presiden republik indonesia, menimbang. Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam undangundang nomor 3 tahun. Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi lembaran negara tahun 1960 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 2070. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undang undang dasar negara republik indonesia 1945. Tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4152. Undangundang republik indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 162001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.

Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara. Undangundang nomor 22 tahun 2001 pusat data hukumonline. Undangundang nomor 18 tahun 1956 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional nomor 98 mengenai berlakunya dasardasar daripada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama lembaran negara tahun 1956 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 1050. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara repuhlik indonesia tahun 1945. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida lembaran negara republik indonesia tahun 1973. Ditetapkan 23 november 2001 berlaku 23 november 2001 status hanya untuk pelanggan. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undangundang 2 nomor 43 tahun 1999 lembaran negara tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara nomor 3890. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Gas bumi, undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan. Undangundang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor. Republik indonesia tahun 1969 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 2907.

Contoh lain, uu nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, uu nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan sebelum diganti dengan uu nomor 39 tahun 2014 tentang. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak clan gas bumi lembaran negara rcpublik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 november 2001. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Undangundang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa lembaran negara nomor tahun 1979 nomor 56, tambahan lembaran negara nomor 3153. Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak clan gas bumi lembaran negara rcpublik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4152. Direktorat jenderal perimbangan keuangan uu nomor 22 tahun. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran negara tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 3886. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah presiden republik indonesia, menimbang. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang. Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran.

Undangundang republik indonesia uu nomor 16 tahun 2001 16 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nov 23, 2001 undangundang nomor 22 tahun 2001 minyak dan gas bumi ditetapkan 23 november 2001 berlaku 23 november 2001 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Pasal 5 ayat 2 dan pasal 18 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor. Undangundang nomor 22 tahun 2001 minyak dan gas bumi ditetapkan 23 november 2001 berlaku 23 november 2001 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. Undangundang uu ini mulai berlaku pada tanggal 23 november 2001.

Undangundang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor. Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan. Pertambangan minyak dan gas bumi, unaangundang nomor. Pdf undangundang otonomi khusus papua nomor 21 tahun 2001. Undangundang nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan. Gas bumi, undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undangundang ini dibandingkan dengan undangundang mereklama antara lain menyangkut proses. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Uu ri no 22 thn 2001 ttg migas linkedin slideshare. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara.

Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4152. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4152. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Pasal 22 1 instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1, harus. Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi, undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan undangundang nomor 19 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan undangundang nomor 14 tahun 1997 tentang merek yang telah ada pada tanggal berlakunya undangundang ini dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undangundang ini. Dengan berlakunya undangundang ini, dinyatakan tidak berlaku. Undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981. Dengan persetujuan bersama antara dewan perwakilan rakyat republik indonesia.

Undangundang nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3843 sebagaimana telah beberapa kali. Permendikbud no 20 tahun 2016 dan lampirannya adalah hasil dari ketentuan pasal 27 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Paten yang baru menggantikan undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,menimbang. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tanggal 23 november 2001, tentang minyak dan gas bumi. Undangundang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 66, tambahan lembaran. Peraturan presiden nomor 9 tahun 20 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Undangundang republik indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang y a y a s a n dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang. Pasal 5 ayat 1, pasal 20, dan pasal 22 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Permendikbud no 20 tahun 2016 dan lampirannya adalah hasil dari ketentuan pasal 27 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, sehingga perlu. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 delapan belas tahun. Undangundang republik indonesia nomor 15 tahun 2001.

Pasal 20, pasal 21, dan pasal 33 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika umum pembangunan nasional indonesia bertujuanmewujudkan manusia indonesia seutuhnya dan masyarakat indonesia seluruhnya yangadil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan pancasila danundangundang dasar 1945. Undangundang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan propinsi otonom irian. Undangundang republik indonesia nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1999. Undangundang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 7 tahun 1987 dan terakhir diubah dengan undangundang nomor 12 tahun 1997. Beberapa ketentuan dalam undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang. Pasal 22 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 12 secara mutatis mutandis berlaku juga.